Karakteristik Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan daerah adalah jenis akuntansi yang mengidentifikasi dan mencatat transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang mencakup kabupaten, kota, atau provinsi ke dalam laporan keuangan yang berfungsi sebagai informasi untuk mengambil keputusan ekonomi daerah. Pihak eksternal pemerintah yang membutuhkan informasi keuangan daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditor, donor, pusat pemerintahan, masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam akuntansi keuangan kabupaten. (Lihat: Contoh Pertanyaan Akuntansi Sektor Publik)

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan sifat akuntansi harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) dan lampiran XXIX Barang (11). Ketentuan tersebut diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Laporan keuangan pemerintah daerah termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Keuangan.

Karakteristik akuntansi keuangan daerah hampir sama dengan karakteristik akuntansi pemerintahan. Berikut penjelasannya.

Menyusun Laporan Keuangan Berbeda Secara Sistematis

Akuntansi keuangan masing-masing mengikuti siklus akuntansi pada waktu yang berbeda, tetapi berbeda dalam proses penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya setelah menyusun neraca setelah dibentuk adalah laporan perhitungan anggaran. Penyusunan laporan keuangan lainnya seperti Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah atau R / K, Laporan Arus Kas dan Neraca (lihat: mean balance sheet balance) dilanjutkan dengan setiap proses penutupan dengan membuat jurnal penutup sebelumnya. Setelah jurnal sampingan telah diserahkan, Laporan dapat dibuat. Fungsi akuntansi yang demikian didasarkan pada konsep artikulasi, pada kenyataannya masyarakat sektor ini juga dapat menerapkan konsep nonartikulasi dari proses manufaktur hingga ke laporan keuangan.

Aset Diasumsikan sebagai Penumpang

Kontribusi kepada pemilik aset (dalam hal ini masyarakat) secara eksplisit berupa aset pemerintah (lihat: mengetahui aset tetap) yang dipisahkan dari properti pemilik memerlukan pencatatan yang jelas menurut akuntansi. Sumber aset dicatat pada sisi yang berlawanan dengan catatan aset pemerintah sehingga aset dan sumber seimbang. Pemerintah daerah bisa mendapatkan aset dari kreditor hingga kedua pihak menjadi sumber aset, pemilik (rakyat) dan kreditor. Hak milik dan kreditur dibedakan menjadi hutang atau kewajiban sebagai hak debitur, sedangkan ekuitas dana adalah hak pemilik (warga negara). Persamaan akuntansi pemerintah daerah adalah

KEGIATAN = Hutang + EKUITAS DANA

Aset (baca: berbagai jenis aset dalam akuntansi) merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh satu entitas dan tetap memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Ketika hutang adalah pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau layanan kepada entitas lain di masa depan. Jadi ekuitas dana adalah sisa hak (residu) aset setelah hutang dikurangi.

Artikel telah tayang di : https://blog.malavida.co.id