PHRI: pemerintah perlu awasi ketat aplikasi digital perhotelan

PHRI: pemerintah perlu awasi ketat aplikasi digital perhotelan

PHRI pemerintah perlu awasi ketat aplikasi digital perhotelan

Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk pemesanan kamar hotel atau online travel agencies (OTA), ujar Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran.

“Aplikasi atau platform digital tersebut harus memiliki badan usaha tetap

,” kata Maulana dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

Maulana berbicara pada acara The Hotel Week bertemakan “Meningkatkan Industri Pariwisata Melalui Perbaikan Sertifikasi dan Pelatihan Vokasi”.

Meskipun aplikasi dan platform digital berkontribusi terhadap peningkatan jumlah

permintaan kamar hotel, menurut Maulana, dampak dari banyaknya aplikasi dan platform yang tidak berbadan hukum, tetapi mempunyai basis pengguna di Indonesia menyebabkan hilangnya potensi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kawasan pariwisata.

Maulana mengatakan banyak peraturan dan kebijakan yang berbenturan

ketika dikaitkan ke pengaturan dan pengawasan aplikasi dan platform digital.

“Sehingga menciptakan persaingan tidak sehat. Misalnya pengusaha akomodasi dibawah 10 kamar pada umumnya tidak mempekerjakan karyawan sesuai perundang-undangan,” ujar pria yang akrab disapa Alan ini.

Selain itu ada beberapa risiko karena mudahnya memesan kamar melalui online, sehingga aspek keamanan bisa dipertaruhkan, menyebabkan kamar hotel rentan menjadi fasilitas kegiatan terlarang, seperti teroris atau bahkan prostitusi.

 

Baca Juga :