“Eksistensi Berdemokrasi Tanpa Perpecahan Menuju Kedaulatan Negara”

“Eksistensi Berdemokrasi Tanpa Perpecahan Menuju Kedaulatan Negara”

“Eksistensi Berdemokrasi Tanpa Perpecahan Menuju Kedaulatan Negara”

Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan (PSDP) Unsyiah berkerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Unsyiah menggelar acara seminar wawasan kebangsaan dengan tema Eksistensi Berdemokrasi Tanpa Perpecahan Menuju Kedaulatan Negara. Senin, 30 Januari 2017 di aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (FISIP) Unsyiah.

Effendi Hasan wakil dekan I FISIP Unsyiah dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya seminar wawasan kebangsaan ini, diharapkan dapat memberikan solusi bersama untuk menghindari perpecahan dalam berdemokrasi.

Basri Effendi pakar hukum Unsyiah mengatakan bahwa kita harus mengenal Indonesia

sebelum berbicara Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang luas dan memiliki berbagai macam jenis suku dan budaya. Dari Aceh sampai Papua memiliki keanekaragaman budaya yang beragam. Tentunya keragaman ini menjadi rahmat bagi Indonesia.

“Banyak dinamika yang terjadi Indonesia,untuk itu perlu adanya aturan main . Aturan main harus berjalan sesuai keadilan dan pemimpin harus bijak dalam menghadapi keanekaragaman yang di miliki Indonesia. Tentu berbeda cara menghadapi orang Aceh dan orang Kalimantan,”kata Basri.

Basri Effendi menambahkan, Solusi untuk bangsa Indonesia adalah kembali kepada indetitasnya

yaitu Pancasila, maka indonesia akan dapat menjadi bangsa yang damai dan maju.

Masrizal selaku sosiolog Aceh mengungkapkan bahwa karakter yang di munculkan oleh pemimpin Aceh saat ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemimpin.

“Saya memberikan beberapa solusi agar demokrasi dapat berjalan tanpa perpecahan . Pertama, membangun kembali semangat mufakat. Kedua meningkatkan kapasitas diri pengetahuan tentang demokrasi. Ketiga,membentuk kader-kader pemuda yang memiliki sikap bersatu padu sesuai dengan tata nilai . keempat, menghidupkan kembali diskusi tentang demokrasi yang hakiki. Kelima,menguatkan dan menjaga tata nilai yang bersumber dari hukum formal dan non formal ,”kata Masrizal.

Radhi Darmansyah kepala pusat studi demokrasi dan pembangunan menjelaskan bahwa ketika k

omunikasi yang berjalan antar budaya yang berbeda. Harus ada satu tujuan yang jelas dan keiklaskan agar komunikasi ini dapat menyatukan bukan memecahkan.

“Masyarakat yang dulunya bersatu, maka dapat berpecah apabila demokrasi tidak dapat di atur dengan baik. Pilkada Aceh 15 Februari merupakan pesta demokrasi di Aceh, dapat terlihat perpecahan masyarakat dapat terjadi apabila peraturan tidak ditegakkan dengan baik,”kata Radhi.

 

Sumber :

https://mhs.blog.ui.ac.id/lili.ariyanti/2018/01/02/sejarah-kerajaan-pajajaran/