Integrasi Data Cegah Tumpang Tindih

Integrasi Data Cegah Tumpang Tindih

Integrasi Data Cegah Tumpang Tindih
Integrasi Data Cegah Tumpang Tindih

Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Wiku Adisasmito mengatakan,

integrasi data mencegah adanya tumpang tindih dan perbedaan yang kerap ditemukan.

“Saat ini kan permasalahannya tiap badan dan lembaga punya data yang berbeda, sehingga pemerintah bingung mengambil kebijakan berdasarkan data yang mana. Jika sudah ada satu data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan data yang berkualitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik juga terhadap pemerintah,” tegas Wiku dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/10).

Wiku, yang merupakan Koordinator Indonesia One Health University Network (Indohun)

mengatakan, jika data yang dikumpulkan sudah memenuhi kriteria kualitas yang baik, diharapkan pemerintah dapat melakukan integrasi data. “Semata-mata untuk menjadi acuan nasional, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal pembangunan,” ujarnya.

Integrasi data dapat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan publikasi data melalui satu portal,

yaitu dapat melalui portal BPS sendiri atau “Satu Data Indonesia” seperti data.gov milik Pemerintah Amerika Serikat maupun data.gov.au milik Pemerintah Australia.

Menurutnya, permasalahan kualitas data inilah yang sering kali diabaikan di Indonesia. Salah satu contoh permasalahan konsistensi data dapat dilihat pada data kesehatan yang memiliki periode dokumentasi yang berbeda-beda. Padahal, menurut UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data terkait badan publik, kegiatan dan kinerja, serta laporan keuangan wajib untuk disampaikan oleh instansi terkait minimal enam bulan sekali.

Disease Emergence and Economics Evaluation of Altered Landscapes (DEAL) yang merupakan proyek penelitian dari Indohun dan United States Agency for International Development (USAID) juga menemukan masalah dalam kualitas data yang dikumpulkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemerintah daerah di lokasi penelitian.

Desrina Sitompul, selaku Project Officer DEAL menyatakan, ketersediaan, akses, serta kelengkapan data menjadi catatan penting dalam pelaksanaan penelitian ini.

 

Baca Juga :