Rembuk Nasional Kemdikbud Samakan Pemahaman soal Zonasi Pendidikan

Rembuk Nasional Kemdikbud Samakan Pemahaman soal Zonasi Pendidikan

Rembuk Nasional Kemdikbud Samakan Pemahaman soal Zonasi Pendidikan
Rembuk Nasional Kemdikbud Samakan Pemahaman soal Zonasi Pendidikan

Kebijakan zonasi pendidikan menjadi salah satu topik yang dibahas pada Rembuk Nasional Pendidikan

dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK Kemdikbud) tahun 2019. Ajang yang digelar pada tanggal 11-13 Februari 2019 ini berusaha menghimpun masukan dari berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong penerapan kebijakan zonasi di masing-masing daerah.

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta mengatakan kewenangan (penerapan) zonasi berada di pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan, dengan rembuk pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai zonasi.

“Ini agar para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan masalah pendidikan

di daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai zona. Diharapkan dengan rembuk nasional ini semua pemerintah daerah punya pemahaman yang sama, melihat (praktik baik) daerah lain bagus sehingga termotivasi untuk membangun zonasi di daerahnya dengan diperkuat peraturan daerah masing-masing,” ungkap Ananto dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (13/2).

Senada dengan Ananto, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Supriano menegaskan melalui acara ini akan didapatkan kesepakatan bagaimana menata pendistribusian guru berbasis zona yang tidak hanya untuk PBDB ke depan tetapi untuk pendistribusian guru termasuk peningkatan kompetensi melalui pendekatan pada peningkatan pedagobi dengan memasukkan unsur pembentukan karakter pada semua mata pelajaran.

“Dengan pola zonasi ini juga dilakukan pendekatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dimana guru-guru dapat berdiskusi di dalam zona, Jadi kita tidak lagi menarik guru-guru untuk pelatihan tingkat nasional tetapi kita akan fokuskan guru-guru ini berlatih ditingkat zona melalui MGMP,” katanya.

Dalam MGMP ini diharapkan nantinya akan menjadi sentral untuk meningkatkan kompetensi dalam proses pembelajaran yang berfokus pada pendidikan karakter.

Berdasarkan data Kemdikbud telah terdapat sebanyak 211.443 sekolah yang menjalankan sistem zonasi pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 146.860 Sekolah Dasar (SD), 38.777 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13.510 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 12.296 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

 

Baca Juga :